Praktek Kejahatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

A. Latar Belakang
Sebagai negara berkembang Indonesia banyak hanya jadi objek regulasi yang dibuat oleh asing. Dengan besarnya ketergantungan Indonesia ke pihak asing membuat Indonesia harus tunduk terhadap persyaratan pendonor atau tepatnya pemberi pinjaman. Terutama pada saat terjadinya crisis financial yang melanda dunia pada tahun 1997 IMF semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Bila Indonesia tidak mau kolaps maka IMF akan membantu pinjaman kepada pemerintah, dengan syarat mau mengikuti aturan IMF. Bila kita cermati 50 butir isi LOI IMF tahun 1998 banyak intervensi IMF yang menghancurkan proteksi pemerintah terhadap rakyat Indonesia.
Intervensi dalam kebijakan fiskal menghancurkan proyek pemerintah di bidang mobil nasional yang memberikan subsidi terhadap kandungan lokal. Demikian juga dengan pencabutan subsidi BBM dan listrik, kebijakan moneter menggoyahkan perbankan milik pemerintah. Sejumlah bank pemerintah di-likwidasi dan di-merger. Privatisasi bank pemerintah dan BUMN. Bulog dibatasi hanya monopoli untuk beras. Selain itu diberlakukan pasar bebas. Impor gula dan tepung menghabisi perlindungan terhadap petani gula. Hasil recovery LOI IMF melahirkan persaingan tidak sehat, pemodal kuat menggerogoti dan menghancurkan usaha kecil dan petani di pedesaan. Import semakin leluasa tanpa kendali dari pemerintah, termasuk import produk-produk pertanian.
Pasca reformasi mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia harus menyesuaian diri dengan kondisi aturan dan persyaratan yang diberikan peminjam dana. Di era Orde Baru, banyak proteksi yang dilakukan pemerintahan Soeharto terhadap rakyat Indonesia. Seiring dengan itu muncul juga kejahatan-kejahatan baru, munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satunya adalah praktek monopoli, meskipun di era reformasi sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Amanah Reformasi yaitu sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No.VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu untuk membentuk UU dan peraturan pelaksanaannya. Namun praktek monopoli sangat dekat dengan perilaku Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Demikian disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Kejahatan monopoli ini tidak kasat mata dan tidak mudah dipahami, karena yang disedot bukan uang negara tapi uang rakyat. Celakanya kewenangan yang diberikan kepada KPPU untuk mengawasinya jauh lebih kecil dibanding kewenangan yang diberikan kepada KPK,” kata Paripurna (dekan fakultas hukum UGM) dalam “Diskusi Kajian Aspek Hukum dan Penguatan Kelembagaan KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha” yang berlangsung di gedung Kampus UGM Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.
Untuk itu penulis memilih judul kajian “Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.”
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka sesuai dengan judul, pada makalah ini penulis akan membahas Perkembangan Praktek Kejahatan Monopoli & Persaingan Tidak Sehat dan bagaimana aturan (das sollen) dalam prakteknya (das sein) yang justru membuka peluang secara legal. Inti permasalahan yang penulis bahas adalah : Bagaimana celah regulasi melegalkan praktek monopoli.
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan penulisan adalah, untuk mengetahui:
Bagaimana perkembangan praktek kejahatan Monopoli & Persaingan Tidak Sehat dan bagaimana aturan (das sollen) dalam prakteknya (das sein) yang justru membuka peluang secara legal. Untuk menganalisa inti permasalahan : Bagaimana celah regulasi melegalkan praktek monopoli.
2. Manfaat Penulisan
Harapan penulis, tulisan ini secara teoritis dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan terutama tentang hukum kejahatan bisnis pada umumnya. Atau menjadi bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum, ataupun yang berminat terhadap ilmu hukum.
Secara praktis untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, dan pembaca makalah ini terhadap perkembangan kejahatan bisnis khusus bidang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dengan tujuan untuk dapat mencegah dan arif menyikapinya.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Demokrasi sebagai legitimasi dalam tata kelola pemerintahan serta sistem politik sudah menjadi perjuangan ideologi sejak berabad-abad yang lalu, sampai dengan saat ini. Terlepas dari kebanyakan penerapannya masih bersifat prosedural, bahkan formal belaka.dewasa ini hanya segelintir negara yang tidak mengklaim telah menerapkan demokrasi sebagai asas pengelolaan politik di negeri mereka atau mengklaim pemerintahan mereka sebagai sebuah rezim demokratis.
Sebagai negara demokrasi Indonesia membuka dan memberi kesempatan yang sama bagi warga negaranya untuk berusaha. Hal ini yang disalahgunakan dan memberi peluang praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat.
Secara umum teori kejahatan bisnis menurut John E. Conclin “Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property or personal advantage”. Kejahatan bisnis adalah suatu tindakan ilegal , diancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh seorang individu atau sebuah perusahaan dalam proses pekerjaan yang sah atau mengejar di sektor industri atau komersial untuk tujuan memperoleh uang atau harta, menghindari pembayaran uang atau kehilangan harta benda atau keuntungan pribadi.
Kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana korporasi, yang menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat, adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Kerugian ini tidak saja yang dapat dihitung dengan uang, tetapi juga yang tidak dapat dihitung, yaitu misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem perekonomian yang berlaku. Dua kategori besar dapat diambil sebagai contoh. Yang pertama adalah, penipuan terhadap masyarakat (defrauding the public), seperti: penentuan harga secara tidak wajar (fixing prices) dan berbohong tentang mutu atau khasiat barang (misrepresenting products). Hal ini yang dilakukan dalam praktek monopoli.
2. Kerangka Konseptual
Secara konsep pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis kutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk menyamakan persepsi dalam makalah ini, yang dimaksud dengan :
a) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
b) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
c) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
d) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:
1) perjanjian yang dilarang;
2) kegiatan yang dilarang; dan/atau
3) penyalahgunaan posisi dominan.
E. METODE PENELITIAN
Untuk mengetahui Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia metode penelitian hukum yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan judul, serta bahan hukum sekunder dari literatur berupa buku, kamus, jurnal dan makalah yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.
F. Pembahasan
Setelah tahun 1999, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dengan adanya KPPU ini diakui setidaknya memberi dampak bagi kondisi persaingan usaha di tanah air yang berjalan dengan sehat dan seimbang dan mengurangi bentuk praktik monopoli yang pernah terjadi di masa lalu, dimana perdagangan terigu, perbankan, dan film dikuasai oleh orang-orang kelompok tertentu.
Demikian juga ketika usaha telekomunikasi dimonopoli oleh Telkom (untuk sambungan lokal/interlokal) dan Indosat (internasional), betapa repotnya masyarakat. Saya mengalami untuk pasang baru satuan sambungan telepon harus sabar dengan witing list (daftar tunggu) yang terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Dampaknya terjadi ekonomi biaya tinggi. Monopoli PLN seperti itu juga. Untuk dapat aliran listrik terkadang kita harus beli tiang sendiri yang berakibat biaya tinggi.
Pemerintah telah berusaha mencegah adanya usaha-usaha dalam praktek monopoli dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli. Namun para pelaku usaha tidak kalah cerdik, mereka membentuk asosiasi-asosiasi dan secara lansung ataupun tidak lansung berupaya mencari celah dari aturan tersebut.
Contoh ada upaya pemerintah melarang lembaga penguji satu atap dengan lembaga penyelenggara sesuatu pekerjaan, pengusaha tidak kalah akal. Pengusaha membentuk badan hukum baru yang seolah-olah terpisah dari induk perusahaan secara managemen dan keuangan dalam bentuk anak perusahaan atau dalam bentuk koperasi dan lain sebagainya. Pada hakekatnya mereka tetap satu, karena keuntungan perusahaan akan tetap masuk ke induk perusahaan. Kebijakan manajemen anak perusahaan, suka atau tidak suka dapat dipengaruhi induk perusahaan. Sehingga praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap hidup dan subur di Indonesia. Misalnya Badan karantina sebagai lembaga penguji tidak boleh satu atap dengan kegiatan fumigasinya atau jasa fumigasi/pembasmian hama. Maka badan karantina membentuk koperasi yang mempunyai jasa fumigasi.
Demikian juga praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya, melalui asosiasi mereka membahas hal-hal yang cenderung membangun praktek monopoli. Dalam rapat-rapat koordinasi mereka membahas bagaimana pasar dapat mereka kuasai atau direbut oleh para anggota asosiasi. Bahkan melalui asosiasi mereka mendesak agar regulasi berpihak kepada mereka. Misalnya regulasi melalui undang-undang tentang wadah tunggal peradi untuk para advokat. Secara tidak lansung undang-undang tersebut menyuburkan praktek monopoli di bidang jasa advokasi.
Menurut penulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat selayaknya berlaku terhadap jasa advokat, seperti diatur pasal 4 ayat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Dengan adanya wadah tunggal Peradi bagi advokat melahirkan oligopoli dalam jasa advokasi.
Tugas KPPU dalam melakukan pengawasan persaingan usaha seharusya mendapat landasan hukum yang kuat di konstitusi. Soalnya, persaingan usaha di Indonesia besar kemungkinan dilakukan lewat praktik monopoli dan kartel karena konsentrasi ekonomi dikuasasi oleh segelintir pengusaha kaya. Ada 40 orang kaya Indonesia yang aset kekayaannya setara dengan separuh APBN. “Konsentrasi ekonomi dikuasai segelintir orang. Akibatnya rasio antara si kaya dan si mikisn makin lebar,”
KPPU butuh kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur pengawasan persaingan usaha lewat revisi UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedepan, menurutnya KPPU perlu mengaturaturan konglomerasi, holding company, enterprises group dan kombinasi enterprises.
Komisioner KPPU Sukarmi mengaku kewenangan yang dimiliki KPPU dalam memeriksa dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat bahkan sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi adminsitratif sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau perusahaan yang bermasalah. “Denda pun hanya dalam bentuk keuntungan yang tidak wajar untuk dikembalikan,”
Sangat banyak yang perlu dibenahi bila pemerintah punya niat baik untuk membangun perekonomian Indonesia. Tanpa disadari ternyata praktek monopoli sudah berkembang sedemikian rupa, perekonomian Indonesia hanya dikuasai segelintir orang, atau kelompok usaha, hampir di semua aspek penguasaan barang dan jasa. Mereka bisa mempengaruhi birokrasi dan membuat aturan yang malah membuat subur praktek monopoli secara “legal”.
KPPU yang dibentuk perlu penguatan, bila pemerintah punya good will untuk melindungi masyarakat dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Menurut Pratikno (Rektor UGM), di lingkungan persaingan bisnis dunia usaha terdapat praktik curang untuk merebut pasar dengan menguasai semua faktor produksi, hal itu dilakukan oleh segelintir orang yang disebutnya sebagai mafia ekonomi. “Praktik monopoli dan oligopoli harus dilawan tidak hanya pelaku domestik tapi juga pelaku dari luar,”
Persoalan yang dihadapai dunia usaha adalah inefisiensi dan ketidakstabilan iklim dunia usaha. Hal ini menghambat pertumbuhan wirausaha baru. Kita memerlukan tatanan ekonomi dan kesempatan usaha yang sama serta perlindungan publik dari anomali ekonomi.
Dalam rangka menyongsong pasar bebas Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk penguatan kelembagaan KPPU dalam mengawasi praktik kejahatan monopoli dan kartel di lingkungan dunia usaha menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean. Penandatangaann Nota Kesepahaman Kerja Sama ini yang dilakukan oleh Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc., dengan Ketua KPPU Ir. Mohammad Nawir Messi, M.Sc, Kamis 9 Oktober 2014, di Gedung Kampus UGM Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan.
Kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap praktik kejahatan monopoli dan kartel di lingkungan dunia usaha, dilakukan untuk mendorong terciptanya kehidupan ekonomi yang berkeadilan.
Disinyalir ada praktik kejahatan dalam bentuk kartel, salah satunya adanya kemungkinan praktek kartel di 19 bank yang menaikkan suku bunga deposito secara bersamaan. Apalagi menurutnya sekitar 60-70 % uang yang dikelola perbankan adalah milik para konglomerat. “Deposan ini bisa saja mendikte bank. Tidak terlihat suku bunga yang menurun, ini sedang dielusuri, KPPU”
Harapan kita kepada semua stake holder atau pemangku kepentingan dalam penguatan ekonomi masyarakat atau rakyat Indonesia dibutuhkan kesamaan visi, misi dan strategi sehingga bisa membangun sinergi memerangi kejahatan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terutama kepada pemerintah dan DPR lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan atas usulan seseorang atau segelintir orang atau konglomerat yang bisa memberi peluang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Contoh lainnya yang penulis ambil dari kompasian, surat terbuka untuk mentri pertanian.
Menteri Pertanian RI Ir. Suswono mengatakan dengan semangatnya bahwa usaha perunggasan Nasional harus didukung dan diberikan kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang, jangan sampai industri perunggasan dalam negeri yang sudah dibangun sekian lama hancur karena Impor. Justru perunggasan dalam negeri telah dihancurkan oleh perusahaan PMA unggas di Indonesia terbukti hancurnya usaha peternakan rakyat serta melemahnya PMDN unggas. Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya keberpihakan sang menteri Pertanian kepada para perusahaan industri perunggasan PMA besar integrator yang telah lama menghancurkan ratusan ribu usaha peternakan unggas rakyat di dalam negeri sehingga menimbulkan pengangguran baru dibidang perunggasan. Bahkan bidang usaha pertanian jagungpun tidak kondusif karena petani jagung selalu dipermainkan dengan harga murah disaat panennya. Kulminasi penghancuran usaha rakyat ini, adalah digantinya UU No.6 Tahun 1967 menjadi UU No.18 Tahun 2009 (UU yang melegalkan kejahatan ekonomi unggas yaitu berupa Monopoli dan Kartel). Kejahatan ekonomi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Keberpihakan seperti ini yang harus dijadikan musuh bersama. Pemerintah jangan hanya tutup mata terhadap jeritan rakyat atas kebijakannya yang melahirkan praktek monopoli. Yang perlu diwaspadai oleh pengambil kebijakan tidak ada makan siang yang gratis, jadi bila ada pihak yang memberikan pelayanan, akan ada imbalan yang yang diharapkannya dibalik semua itu.
Selain monopoli ada kejahatan kartel yang tidak kalah merusak perekonomian dan pelaku usaha kecil dan jujur. Hal ini perlu diwaspadai juga. Menurut berbagai sumber, kartel di indonesia sudah terjadi di banyak lini usaha seperti operator telepon seluler, produsen minyak goreng, produsen semen, fuel surcharge perusahaan transportasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak heran ada isu harga BBM yang diaku pemerintah, dan versi hitung pengamat berbeda. Bila sekarang BBM dengan harga Rp. 8.500,00 itu sebenarnya pemerintah sudah untung Rp. 2.000,00. Namun untuk memastikannya butuh kajian mendalam.
Cara melihat kartel adalah dengan melihat harga suatu jenis barang (misalnya sabun, air minum dalam kemasan, dll) apakah harganya terlalu mahal jika dibandingkan harga tanpa kartel di luar negeri. Lalu lihat apakah kisaran harga tinggi tersebut diadopsi oleh banyak perusahan kuat yang berpengaruh. Lalu lihat lagi apakah terjadi persaingan ketat dalam kegiatan promosi atau adem ayem saja. Apakah mudah untuk masuk ke dalam industri secara normal dan baik-baik tanpa mendapatkan perlawanan dari para pengkartel dan kroni-kroninya. Dari situ mungkin akan terlihat mana yang kartel dan mana yang bukan. Yang jelas kartel adalah suatu kejahatan terorganisir yang harus kita hancurkan demi kebaikan kita bersama.
Demikian pembahasan tentang tindak kejahatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Dari banyak contoh yang penulis ungkapkan kejahatan monopoli sudah masuk ke berbagai lini dan ada yang dilakukan secara legal. Namun awarnes atau penyadaran semua pihak yang masih kurang, sehingga tidak menyadari telah terjadi tindak kejahatan monopoli, kartel dan sejenisnya. Untuk itu perlu gerakan awarnes terus menerus agar perekonomian masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari praktek monopoli, kartel dan persainga usaha tidak sehat.

Iklan

Ria,,,

Definisi “RIA” dalam Al-quran tertera dalam Sr. Al-Ma’un ayat 6. Di surah tersebut disebutkan beberapa sifat pendusta agama, yaitu ;
1. Orang yang menghardik anak yatim;
2. Tidak memberi makan orang miskin;
3. Orang yang lalai dalam sholat (baik dari sisi waktu, maupun pelaksanaannya;
4. Orang yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan.

Ria ialah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Naudzubillah min zalik. Sadar atau tidak banyak kita umat manusia tergelincir disini. Disadari atau tidak sering kita melakukan sesuatu karena berharap pujian atau sanjungan. Lebih bahaya lagi bila kita terjebak, sehingga “haus” akan pujian. Bila yang meminta pintar menyanjung dan memuji kita tidak hitungan untuk memberi. Hal ini sering kita jumpai di masyarakat, terutama mereka yang kejeblos dalam politik praktis, jelang pemilu begitu cepat tanggap turun bantuan.
Saya ingatkan ke diri saya sendiri dan anda pembaca blog ini, luruskan niat setiap perbuatan untuk mencari rido Allah, Insyaallah, semua akan tercatat dan bernilai ibadah. Perbuatan yang sama bisa akan bernilai beda hanya dengan meluruskan niat. Sadari jangan sampai terjebak ria sehingga bisa tergolong sebagai pendusta agama.
Bersihkan hati, lafadzkan bismillah untuk setiap perbuatan, Insyaallah, Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya tersesat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terpilih. Aamiin YRA.

“OUTSOURCHING” prakteknya laksana perbudakan modern..

“OUTSORCHING” prakteknya laksana perbudakan modern. Suara ini sudah sering saya dengar dalam orasi unjuk rasa para buruh. Tapi saya tidak menyangka prakteknya lebih buruk. Tadinya saya menduga praktek outsourching hanya salah satu jalan untuk menyederhanakan prosedur dan ingin perusahaan gak mau ribet ngurusin hal – hal non-teknis yang menyita waktu dan biaya.
Konsep outsourcing secara teori tidak buruk-buruk amat. Pertama perusahaan harus menetapkan dulu ‘core dan non-core’ bisnia perusahaan. Secara terpisah semua yang memberi kontribusi lansung terhadap jasa atau produk. Dan penetapan core dan non-core tidak bisa semena-mena tapi melalui asosiasi perusahaan. Misalnya jasa survey, wadahnya AISI (Asosiasi Independent Surveyor Indonesia).
Lebih ditail UU juga mengatur 4 kelompok yang boleh di outsoutching, yaitu Jasa katering, keamanan, supir antar jemput karyawan dan satu lagi lupa (?) Hehehe
Namun dalam prakteknya, naudzubillah min zalik.
Hal ini berangkat dari pengalaman putri saya, mendapat panggilan interview di perusahaan terbesar di Padang. Sebagai orang tua yang berpengalaman di bidang ke-PSDM -an saya bekali ananda unt
uk bisa “menjual diri” dalam interview tersebut.
Ada beberapa catatan yang harus digaris bawahi:
1. Bahwa ananda melewati interview dengan penuh percaya diri.
2. Terungkap bahwa untuk tenaga safety dipekerjakan tenaga outsourching.
3. Untuk itu hanya berhak atas salary maksimal 3jt. (itupun sudah tergolong tinggi, ckckck)
4. Ada persyaratan tidak menikah selama 3 tahun.
5. Dengan jam kerja proyek, bisa masuk jam 7 keluar jam 7, serta tidak mengenal week end, paling banter dapat libur salah satu hari sabtu saja atau ,minggu saja.

Terpikir oleh saya praktek outsourching ini apakah manusiawi. Dengan salary yang jomplang antara pegawai perusahaan dengan tenaga outsourcing yang dipekerjakan. Sementara tugas dan tanggung jawabnya terciptanya keselamatan kerja. Apakah di mata mereka perlakuannya sama aja seperti buruh pikul batu di proyek atau malah lebih kecil. Atau mereka tidak paham K3. Sepanjang pengetahuan saya perusahaan yang konsen dengan K3 sangat menghargai posisi ini. Dan mereka layak dapat salary yang lebih baik. Siapa pun yang mengisi posisi itu layak dapat salary yang lebih baik, minimal 5jt.
Prakteknya mungkin perusahaan merasa bargaining positioning nya Di atas angin, Sehingga memandang sebelah mata mereka para job seeker. Sudah selayaknya pengawas ketenaga-kerjaan mengawasi praktek culas, manipulasi tenaga outsourching ini.
Sehingga praktek stigma perbudakan modern atas tenaga outsourching bisa di minimalisasi bahkan di hapuskan.

Akhirnya doa-doa diijabah…

Alhamdulillah ya Allah lega rasanya… kekhawatiran seminggu terakhir yang mengusik perasaan dan pikiran terjawab sudah. Betapa tidak, selama di jakarta, ada beberapa teman atau istri teman yang meninggal karena kanker payudara (KPD ).
Sementara hasil medical cek up, mamography dilihat ada FAM. Untuk itu saya sibuk tanya mbah Google, konsul sama Putri (my private Dr). Semakin banyak masukan ada buat tenang tapi ada juga yang buat was-was. Satu persatu saya pahami maknanya. Sambil saya kaji plus minusnya.
Setelah saya yakin dengan kesimpulan saya pribadi, saya beranikan diri konsul ke Dr. Bedah onkology. Alhamdulillah Dr. Ucok menjelaskan bikin tenang. Bila itu KPD, dari tampang nya udah keliatan ganas/Tampang kriminal hehehe.. Brewokan gak jelas.
Hasil mamography saya terlihat jelas.. Jaringan sekitarnya bersih, Kalenjer Getah Bening (KGB ) juga jelas tidak ada tanda-tanda.
Namun bila masih perlu bisa di USG. Saya lagi dalami plus minus USG. Karena USG hanya untuk mengetahui benda tsb padat atau cair, untuk penentu tindakan selanjutnya. Sementara kalo FAM mending tidak di apa2in.
Tapi ada yang saya sesalkan MCU yang saya jalani di RS SEMEN PADANG, bangunan nya megah fasilitas dari kantor udah VIP, tapi gak ada cek dan ricek. Hasil mamo yang dikirim hanya satu sisi, sisi lain yang dikirim45 derajat tidak ada. Padahal kalo ini keluar minimal melewati 2 Dr. Yaitu Dr. Specialis Radiologi sama yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas MCU ini
Dari 5 kali saya jalani MCU, yang terbaik tetap Di LAKESPRA SARYANTO, milik Angkatan Udara. Di Jakarta.
Sekarang bagaimana niat untuk pola hidup sehat, dengan pola makan sehat. Banyak buah dan sayur. Niat menjaga anugerah sehat dari Allah, menikmati kelezatan dalam taat, melawan belenggu hawa nafsu. Bisa merasakan lezatnya iman dengan wujud ibadah. Dan yang terpenting menjaga pola pikir sehat, berbaik sangka selalu sama takdir Allah, membangun relationship yang bisa membuka jalan ke syorga, Insyaallah.. Amin YRA.

Hati-hati Paedofil (Predator online)

Membaca pemberitaan bahwa 38% kejahatan sex pada anak berawal dari online, ini sangat mengkhawatirkan.. Betapa tidak begitu mudahnya kejahatan bersentuhan dengan korbannya. Hari gini hampir mayoritas anak mempunyai minimal 1 akun jejaring sosial. Bahkan bagi yang akrab dengan teknologi bisa jadi lebih.
Seperti predator online, sebenarnya mereka tidak memilih mangsa, hampir semua segmen dia coba jadikan sasaran. Namun tentu yang paling mengkhawatirkan adalah korban anak. Karena anak masih labil, mudah dipengaruhi dan diperdayai.
Beberapa kali saya baca di detikcom terjadi peculikan, perkosaan yang awal perkenalannya dari fb atau twitter. Untuk itu kewaspadaan orang tua perlu ditingkatkan.
Bila saya pelajari kejahatan online ini sepertinya mereka jaring secara acak, seperti orang menebar jala untuk menangkap ikan. Nah bisa terjerat tentu awalnya yang merespon ajakan pertemanan mdari orang yang tak dikenal.
Untuk itu mohon wanti-wanti ingatin anak untuk tidak begitu saja meng-‘accept ‘ permintaan pertemanan dari orang yang tak dikenal. Berdasarkan kajian psikolog umumnya yang mudah terjerat dan menjadi korban adalah anak yang pendiam, lugu dan baru mengenal dunia maya.
Pengalaman saya dulu sering saya di ajak chating sama anak teman saya yang usia Sekolah Dasar, mereka chating karena kesepian Di rumah sendiri. Masih pengalaman saya pribadi terdorong oleh ingin tahuan saya pribadi, banyak juga pesan inbox mengajak kenalan berujung penipuan. Awalnya, saya ingin mengasah Dan berlatih bahasa inggris bersama seorang teman saya coba ladenin.
Agar tidak jadi korban predator online waspadalah, sudah banyak kejadiannyo dan korban yang berjatuhan, baik itu korban kejahatan sex maupun korban penipuan, yang umumnya menimpa korban wanita anak ataupun dewasa. Kuncinya waspada tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tak dikenal. Tidak perlu direspon komunikasi melalui inbox atau japri. Bangun komunikasi agar anak terbuka dan menceritakan semua hal ke bunda. Hargai kejujuran anak meskipun salah untuk mendapat simpati anak. Monitor dengan siapa anak sering chating dan amati, cari tau agar bunda tidak terlambat informasi tentang anak. Dan yang paling utama bekali anak dengan dasar agama yang baik , Insyaallah

Mengasah kepekaan.

Sebenarnya saya tidak ingin cawe-cawe atau bersinggungan dengan hal yang berbau politik praktis. Pertama, karena saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk hal itu. Kedua, karena carut marut negeri ini membuat saya malas berpikir, terbebani, tapi gak bisa jadi solusi.

Namun membaca kontroversi Pelantikan Bupati Gunung Mas ‘Hambith Bintih’  mengusik kepekaan saya untuk berkomentar melalui blog ini. Sejarah sudah mencatat setidaknya sudah ada 3 pejabat yang tersangka kasus korupsi dilantik. Bahkan ada yang dilantik di penjara. Koq, saya merasa pelantikan seperti ini terlalu dipaksakan. Seperti alasan pengacara Hambith bintih meminta agar pelantikan tetap dilaksanakan, bila tidak disebutkan melanggar konstitusi.

Yang ingin saya sampaikan adalah, bisa gak konstitusi dipahami secara utuh. Tidak dipahami secara parsial, apalagi hanya dikutip untuk pembenaran dan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Roh dan jiwanya konstitusi tidak digunakan sebagaimana layaknya.

Seperti juga Tersangka kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, juga dipertahankan sebagai gubernur, sesuai hasil sidang istimewa DPRD setempat. Ini terasa janggal.

Sudah saatnya kita mengasah ketajaman hati nurani, jangan terus menodainya. Sehingga hati menjadi kelam, tidak bisa ditembus ‘Nur-Ilahi’. Hati ini laksana air bening, bila terus-menerus dinodai, dikotori sehingga warnanya jadi “butek”, sehingga disinari cahaya tidak bisa menembus kekelamannya. Tapi bersihkanlah hati, agar petunjuk, hidayah mudah tembus. Caranya dengan jauhi yang memberi noktah hitam di hati.

Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, ada segumpal daging di tubuh manusia, bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, bila ia rusak, maka rusak juga seluruh tubuhnya yaitu hati.

3 Kepala Daerah yang Dilantik Ketika Jadi Tahanan

http://news.detik.com/read/2013/12/27/164939/2452621/10/3-kepala-daerah-yang-dilantik-ketika-jadi-tahanan

Sudah sepatutnya kita belajar dari pengalaman. UU jangan cuma alat pembenar kepentingan, padahal hati nurani secara objektif pasti menolak, Naudzubillah… Gimana petunjuk mau masuk.. hati yang fitrahnya suci tidak pernah diikuti.

Proses perjalanan self continues improvement

Hidup memang penuh misteri, dan apa yang akan terjadi satu detik ke depan semua rahasia Allah. Bila Allah berkehendak cukup berkata Kun fayakun jadilah maka jadilah apapun yang Dia kehendaki. 

Kali ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua untuk selalu meluruskan tujuan hidup, menjernihkan pikiran, membersihkan hati dari penyakit hati seperti rasa dendam, iri, dengki, sombong, tamak akan materi dst. Kenapa saya sampai terfikir hal ini? Karena terkadang kita sangat subjektif dalam menilai suatu persoalan. Sering kita terjebak dengan permainan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri dan alpa melihat dan mengkaji dari aspek posisi orang lain, apalagi untuk berempati dengan pihak lawan.

GambarGambarGambarTerkadang hanya gara-gara hal kecil atau sepele bisa terjadi pembunuhan baik pembunuhan secara fisik ataupun pembunuhan katakter. 

Untuk itu selalu luruskan niat, sesuai tujuan hidup “Way of life” seperti yang ada di buku panduan manusia (manual book)nya yaitu Al-quran dan hadist. Jangan sampai kita tersesat atau dibiarkan sesat oleh Allah, Naudzubillah min zalik.

Banyak-banyak bercermin diri, agar bisa memperbaiki hal yang tidak benar, atau bercermin dari kejadian yang di alami orang lain. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik,  kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tanpa kita merasakan sakit dan pahitnya.

Sadar atau tidak, diterima atau tidak semua ada batasnya, ada takarannya. Jadi tidak perlu ngoyo atas sesuatu apapun itu. Dulu saya mengikuti pola pikir barat “Target oriented” pola pikirnya di target. Sehingga dalam prakteknya yang penting hasil tercapai.Cara untu mencapainya terkadang dengan berbagai cara, bila perlu direkayasa.

Sejalan dengan jalan Tuhan yang dituntunkan Allah, sekarang pola pikir saya kembali “On track”