Makalah S2 Ilmu Hukum

Kontroversi Pelantikan Ahok Menuju DKI 1

Oleh : Nazhifah Amir

Dengan terpilihnya Jokowi sebagi Presiden, maka posisi Gubernur DKI Jakarta dalam keadaan berhalangan tetap. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VII, Paragraf 5 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 78 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
Ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Maka berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
UU Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak mengatur mekanisme penggantian gubernur atau walikota. Demikian pula dengan UU Pemda pasal 87 yang menyebutkan bahwa apabila gubernur berhenti, maka pengisian jabatan gubernur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Ada silang pendapat yang mencuat di tengah-tengah kekosongan posisi jabatan Gubernur DKI saat ini. Apakah Ahok sebagain wakil Gubernur serta merta menjadi Gubernur, dengan alasan Jokowi selaku Gubernur DKI berhalangan tetap. Atau Ahok tetap sebagai wakil gubernur dan Gubernur definitif dipilih oleh DPRD DKI.
Hal ini menjadi kontroversi disebabkan, ada 3 rujukan peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi acuan yaitu :
1. Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (Pilkada).
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 173 ayat (1) Perpu Pilkada menyebut gubernur, bupati, walikota yang berhalangan tetap, tidak serta merta (otomatis) digantikan oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Sedangkan, Pasal 174 ayat (4) Perppu Pilkada menyebutkan jika sisa masa jabatan gubernur yang berhenti lebih dari 18 bulan, maka pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Ini menjadi rujukan bagi Koalisi merah putih untuk bertahan bahwa Ahok tidak serta merta jadi Gubernur DKI jakarta.
Di sisi lain UU Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak mengatur mekanisme penggantian gubernur atau walikota. Demikian pula dengan UU Pemda pasal 87 yang menyebutkan bahwa apabila gubernur berhenti, maka pengisian jabatan gubernur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
Ketentuan Peralihan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. menyebutkan, “Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya.” Ini landasan hukum yang digunakan Koalisi Indonesia Hebat untuk tetap mengangkat Ahok jadi Gubernur DKI.
Ahok merasa yakin dirinya sudah menjadi Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pengunduran diri Joko Widodo dari kursi Gubernur. Ahok berpegangan pada SK Presiden itu yang mencantumkan pengangkatan Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakara. Meskipun DPRD DKI Jakarta masih belum satu suara antara Koalisi Merah Putih Dan Koalisi Indonesia Hebat.
Sebenarnya kalau Ahok bisa lebih menghormati proses dan toleran, tinggal menunngu putusan MA, atas kontroversi penggunaan aturan yang tepat untuk menjadi landasan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI. Karena DPRD DKI Jakarta sebenarnya sudah meminta bantuan dan konsultasi kepada MA menyangkut pembahasan dan penetapan undang-undang yang digunakan untuk pengangkatan Ahok sebagai gubernur. Dari 3 aturan tersebut di atas mana yang paling tepat menjadi dasar pijakan.
Tarik menarik kepentingan antar anggota legislatif terlihat, dan menjadi kontroversi di tubuh DPRD DKI Jakarta sendiri, yaitu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan rapat paripurna istimewa tetap digelar Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang lalu untuk mengumumkan Ahok sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta. Prasetyo Edi yang berasal dari PDI-P mengaku sudah mendapat pandangan dari MA, terlihat dari pernyataannya “Saya sudah konsul secara informal ke MA dan mempertanyakan apa masalahnya. Saat ini, suratnya masih ada di saya,” demikian pernyataan Prasetyo Edi Marsudi .
Namun, keputusan Prasetyo Edi Marsudi ini mendapat tentangan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta yang lain. Mereka menilai Ahok belum bisa diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena DPRD DKI Jakarta masih menunggu pandangan hukum dari Mahkamah Agung. “Jadi, DPRD sudah sepakat melakukan konsultasi ke MA. Apa pun pendapat hukumnya, akan patuhi. Kalau sudah ada (pandangan dari MA), lalu diumumkan dan dilantik, kita paripurna,” demikian menurut Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKS Triwisaksana.
Sebenarnya hal ini dilakukan Prasetyo Edi Marsudi berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan pada 28 Oktober 2014. Bahwa Terhitung sejak tanggal pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI, DPRD diberi tenggat waktu 18 hari untuk melantik Ahok sebagai Gubernur DKI. Jika tidak, Mendagri yang akan mengambil alih pelantikan Ahok.
Hal ini pemicu dan membuat blunder di internal DPRD DKI Jakarta sendiri, mungkin lebih bijak bila konsul informal yang jadi rujukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, tetap menghormati jawaban formal dari MA. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan merekomendasikan demikian dengan mengabaikan Pasal 174 ayat (2). Karena mengenai siapa yang menggantikan jabatan gubernur yang lowong Pasal 174 ayat (2) mengatur, apabila sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 18 bulan, pemilihan gubernur pengganti dilakukan melalui DPRD provinsi. Aturan ini jadi rujukan karena Jokowi dan Basuki dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada 15 Oktober 2012, sehingga masa jabatan mereka masih tersisa lebih dari 18 bulan, yakni sampai 15 Oktober 2017.
Menurut pengamat hukum tata negara Refly Harun menyebut Ahok bisa dilantik menjadi gubernur dengan berpedoman pada Pasal 203 ayat (1) Perpu 1/2014. “Filosofinya sederhana. Mereka dipilih secara paket, gubernur dan wakilnya dipilih secara langsung. Ke depan, jika perpu jadi undang-undang dan pilihan sudah tidak satu paket, wakilnya tidak bisa langsung naik,” ujarnya. Setelah menjadi gubernur, Basuki bisa memilih wakilnya atas persetujuan Mendagri. Namun, jika suatu saat Ahok berhalangan atau berhenti, wakil yang dipilihnya atas persetujuan Mendagri itu tak bisa serta-merta “naik” menjadi gubernur. “Karena tidak dipilih secara langsung,” tutur Refly. “Ini berlaku bagi seluruh kepala daerah.
Menurut penulis bila folosofinya seperti itu, dasar pemilihan satu paket, maka selayaknya ketika maju menjadi capres, keduanya gubernur dan wakil gubernur harus mengundurkan diri dulu (secara satu paket). Karena mereka dipilih satu paket, maka berhenti juga harusnya satu paket, jangan dipilah mana yang enak digunakan dan yang tidak enak dibuang. Karena penerapannya pemberhentian sudah tidak satu paket, maka tetap diakui Ahok sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan wakil Kepala Daerah dilakukan dengan disumpah untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk menjalankan tugasnya selama 5 tahun wakil Kepala Daerah tidak memiliki halangan tetap ataupun sementara. Dan masa jabatannya masih melebihin 18 buln lagi menuju15 Oktober 2017.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s